Lima Puluh Kota, mediasinews.com---Tingginya frekuensi bencana yang melanda Kabupaten Lima Puluh Kota sepanjang semester pertama tahun 2026 menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Di tengah kondisi daerah yang rawan bencana, pemerintah berharap seluruh pemerintah nagari menjadikan penguatan Kelompok Siaga Bencana (KSB) sebagai prioritas, mengingat banyak KSB yang saat ini dalam kondisi vakum.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota, Zaimar Hakim, saat diwawancarai di Kantor BPBD, Kamis (9/7/2026), mengatakan KSB memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan, mitigasi, hingga penanganan awal ketika bencana terjadi di nagari.
"KSB sebenarnya sudah terbentuk di setiap nagari. Namun, saat ini banyak yang vakum sehingga perlu dilakukan penyegaran, terutama peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar kembali aktif menjalankan fungsinya," ujar Zaimar.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat melalui KSB menjadi salah satu kunci dalam mengurangi risiko bencana. Sebab, kelompok tersebut merupakan pihak yang pertama kali berada di lokasi saat bencana terjadi sebelum bantuan dari pemerintah tiba.
"Kami berharap pemerintah nagari memberikan perhatian terhadap keberadaan KSB. Jangan hanya dibentuk, tetapi juga terus dibina, dilatih, dan diaktifkan kembali sehingga mampu menjadi ujung tombak kesiapsiagaan bencana di tingkat nagari," katanya.
Data BPBD mencatat, sejak awal Januari hingga akhir Juni 2026 terdapat 41 kejadian bencana yang dilaporkan dan ditangani di Kabupaten Lima Puluh Kota. Bencana tersebut didominasi tanah longsor, banjir, serta cuaca ekstrem yang mengakibatkan pohon tumbang di berbagai wilayah.
Kecamatan Situjuah Limo Nagari menjadi salah satu daerah dengan intensitas bencana cukup tinggi, meliputi tanah longsor, banjir, dan cuaca ekstrem. Sementara Kecamatan Harau mengalami banjir, cuaca ekstrem, hingga kebakaran hutan dan lahan.
Selanjutnya, banjir dan cuaca ekstrem juga terjadi di Kecamatan Mungka, sedangkan Kecamatan Guguak, Suliki, dan Payakumbuh dilanda cuaca ekstrem. Kecamatan Lareh Sago Halaban serta Luak mengalami banjir, sementara tanah longsor terjadi di Kecamatan Gunuang Omeh, Akabiluru, dan Bukit Barisan.
Melihat tingginya potensi bencana tersebut, BPBD terus menggencarkan berbagai upaya mitigasi. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar semakin memahami langkah-langkah menghadapi potensi bencana sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Selain meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, BPBD juga terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah nagari untuk menghidupkan kembali KSB. Dengan SDM yang terlatih dan organisasi yang aktif, keberadaan KSB diharapkan mampu mempercepat penyampaian informasi, melakukan evakuasi awal, hingga meminimalkan risiko korban maupun kerugian ketika bencana terjadi.
"Pencegahan menjadi bagian yang sangat penting. Semakin siap masyarakat menghadapi bencana, maka dampak yang ditimbulkan juga dapat ditekan. Karena itu kami berharap seluruh nagari bersama-sama memperkuat kembali KSB sebagai garda terdepan penanggulangan bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota," tutup Zaimar.
Bupati Lima Puluh Kota Safni menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana tidak dapat sepenuhnya bergantung kepada pemerintah daerah maupun BPBD. Menurutnya, pemerintah nagari harus mengambil peran lebih besar dengan memastikan Kelompok Siaga Bencana (KSB) di setiap nagari kembali aktif dan memiliki kapasitas yang memadai.
"Kita melihat Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Karena itu, keberadaan KSB harus benar-benar difungsikan. Pemerintah nagari perlu menjadikan penguatan KSB sebagai salah satu prioritas agar masyarakat memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana," ujar Safni.
Ia mengatakan KSB merupakan ujung tombak penanggulangan bencana di tingkat nagari karena menjadi pihak yang pertama merespons ketika terjadi bencana sebelum bantuan dari pemerintah kabupaten tiba di lokasi.
Safni juga meminta seluruh pemerintah nagari berkoordinasi dengan BPBD untuk melakukan penyegaran organisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia KSB melalui pelatihan maupun simulasi kebencanaan secara berkala.
"Mitigasi adalah investasi keselamatan. Semakin siap masyarakat menghadapi bencana, semakin kecil risiko korban jiwa maupun kerugian yang ditimbulkan. Karena itu, kami berharap seluruh nagari bersama-sama menghidupkan kembali KSB agar mampu menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan awal bencana," katanya. (Saipul)
