MEDIASINEWS — Untuk perizinan tambang di Sumatera Barat ini, harusnya ada seleksi ketat, yang dilakuka Pemerintah Provinsi, kapan perlu tidak ada izin.
Demikian yang ditegaskan Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi, terkait maraknya tambang-tambang ilegal di Provinsi Sumatera Barat.
Menurut pria yang akrab disapa ‘guru’ ini disamping memperketat izin, informasi serta verifikasi lapangan sangat menentukan izin itu diterbitkan.
“Kita meminta pemprov, kiranya ada kebijakan strategis untuk memperketat keluarnya izin tambang, jangan hanya menerima lapora bersih tanpa melakukan klarifikasi lalu keluarlah dokumen yang akhirnya menimbulkan polemik,” terangnya kepada media dikantornya, Jumat (17/1)
Suparti juga mencontohkan bahwa untuk izin lingkungan, amdal kewenangannya memang berada dilingkungan Pemeringah Kabupaten dan Kota setempat.
“Verifikasi lapangan sangat menentukan izin ini keluar, apakah benar tidak ada yang dirusak, apakah benar jauh dari perumahan warga serta luas tambangnya sesuai dengan dokumen pengajuan, maka kroscek lapangan tentunya menjadi penentu,” terangnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pemprov harus melakukan verifikasi surat mulai dari RT, RW, Nagari, serta kelayakan amdal itu sendiri walaupun sudah diterbitkan pemerintah setempat.
Dalam ranah perizinan ini banyak banyak oknum yang bermain dan mengambil keuntungan. Namun jika bermasalah, maka akan memicu konflik sosial, belum lagi bencana yang dapat merugikan daerah,” pungkasnya.
Ia berharap jangan sampai lahan yang semestinya diwariskan untuk anak cucu nantinya harus punah hanya untuk keuntungan yang sedikit
“Dalam waktu dekat ini, kita akan mengumpulkan hasil temuan diberberapa di lokasi tambang yang ada di daerah ini. Dan temuan ini akan menjadi prioritas untuk pembenahan dalam pengeluaran izin tambang kedepannya. Kita juga akan mengundang pihak-terkiat, pemerhati lingkungan seperti Walhi, dan lainnya untuk melakukan kajian terhadap persoalan ini secara bersama,” tutup Supardi.
-Budi-
Komentar